Bhinneka Tunggal Ika

beranda-brigaspad,
Bhineka Tunggal Ika, Apa dan bagaimana kalimat ini bisa dipergunakan sebagai semboyan nasional? Kalimat yang saat ini bisa kita lihat di cengkeraman kaki sang Garuda ini ternyata memiliki perjalanan panjang hngga menjadi semboyan nasional Indonesia. Mari kita bahas bersama-sama.
Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.
Diterjemahkan per patah kata, kata bhinneka berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Jawa Kuna berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti "satu". Kata ika berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14.
Kakawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Buddha.
Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Terjemahan:
Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran.

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa dilontarkan secara lebih nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya, karenanya Nararyya Wisnuwarddhana didharmmakan pada dua loka di Waleri bersifat Siwa dan di Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Krtanagara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA = Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra.

Inilah fakta bahwa Singhasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Narayya Wijaya sebagai pendiri kerajaan (the founder) tiada lain kerabat sekaligus menantu Sang Nararyya Murddhaja (Sri Krtanagara = raja Singhasari terakhir).

Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, telah sepenuhnya menyadari bahwa menumbuhkan rasa dan semangat persatuan itulah Bhinneka Tunggal Ika - Kakawin Sutasoma (Purudasanta) diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila.

Dalam Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga anekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit.

Dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas, menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat (budaya) dan beda kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan nusaantara raya.

Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan bhinna-ika- tunggal - ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakekatnya SATU, satu bangsa dan negara Republik Indonesia.

Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara. Bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majhapahit maupun pemerintahan NKRI berlandaskan pada pandangan sama yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara.

Sementara semboyan “Tan Hana Darmma Mangrwa” digunakan sebagai motto Lambang Pertahanan Nasional (Lem Ham Nas). Makna kalimat ini adalah “Tidak ada kenenaran yang bermuka dua” kemudian oleh LemHaNas semboyan kalimat tersebut diberi pengertian ringkas dan praktis yakni “Bertahan karena benar” “Tidak ada kebenaran yang bermuka dua” sesungguhnya memiliki pengertian agar hendaknya setiap insan manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu.

Bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa adalah ungkapan yang memaknai keberadaan aneka unsur kepercayaan pada masa Majhapahit. Tidak hanya Siwa dan Buddha tetapi juga sejumlah aliran (sekte) yang sejak awal telah dikenal lebih dahulu sebagian besar anggota masyarakat Majhapahit yang bersifat majemuk.

Sehubungan bahwa semboyan tersebut embrio dari Singhasari yakni pada masa Wisnuwarddhana sang dhinarmmeng ring Jajaghu (Candi Jago), maka baik semboyan bhinneka tunggal ika maupun bangunan Candi Jago kemudian disempurnakan pada masa Majhapahit. Oleh sebab itu kedua simbol (wijaksara maupun dan bangunan) tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban era Majhapahit. Padahal sesungguhnya merupakan hasil proses perjalanan sejarah sejak awal.

Dari segi agama dan kepercayaan Majapahit merupakan masyarakat majemuk. Di samping mengesankan adanya beberapa aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, juga gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa-Budha dan pemujaan roh nenek moyang, namun kepercayaan Pribumi asli tetap bertahan, bahkan mengambil peranan tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat. Ketika itu masyarakat Majhapahit terbagi:
• Golongan pertama, orang-orang yang beragama Islam yang datang dari barat dan tinggal di Majhapahit;
• Golongan kedua, orang-orang Cina kebanyakan dari Canton, Chang-chou dan Ch’uan-chou (terletak di Fukien) yang menyingkir dan bermukim di sini. Banyak dari mereka yang masuk agama Islam dan bahkan menyiarkan agama tersebut;
• Golongan ketiga, penduduk pribumi yang bila berjalan tanpa alas kaki, rambutnya disanggul di atas kepala. Mereka percaya sepenuh-nya kepada roh-roh leluhur

Butir ketiga inilah yang bersesuaian dengan kebiasaan menyeru roh roh leluhur disamping dewa-dewa Hindu dan dicantumkan dalam prasasti-prasasti. Hakekatnya merupakan tradisi terus berlanjut, dimulai sejak kerajaan-kerajaan pertama di Jawa Tengah, Mataram kuno Jawa Tengah yang didirikan (the founder) oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya - tiada lain adalah Rahiyang Sanjaya dari Kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis Tatar Sunda.

Roh leluhur tersebut diharapkan dan dimohon pertolongannya men-jaga dan menjadi saksi serta merestui kutukan bagi mereka yang berani melanggar surat keputusan raja. Tercatat dalam Nagarakertagama (16:2-4) pemeluk Budha dari kalangan rakyat biasa terbatas, para bhujangga dan pendeta Budha bertugas ke daerah-daerah mengumpulkan upeti-upeti sangat dilarang berkunjung dan menyiarkan agama ke bagian barat Majhapahit. Karena di daerah tersebut agama Budha tidak memiliki pengikut. Pendeta Budha hanya diperbolehkan menyebarkan agamanya ke timur Majapahit terutama Bali dan Gurun (Lombok?). Sedangkan para pendeta Hindu-Saiwa bebas berkunjung dan menyiarkan agamanya dimana saja di dalam wilayah kekuasaan Majapahit.

Kalangan rakyat Kerajaan Majapahit ada yang menganut Hindu tapi penganut agama Budha terbatas, dan yang terbanyak di samping adalah penganut religi asli yakni kepercayaan yang pokok pemujaannya adalah mengagungkan Roh Leluhur.
Masa Majapahit adalah masa menandai kebangkitan kembali kepercayaan roh nenek moyang yang telah hidup dari masa sebelumnya terutama sejak periode Jawa Tengah telah terdesak ke pinggir dengan kehadiran inovasi luar asing. Kebangkitan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan bawah (rakyat) tetapi adanya gejala perubahan pada berbagai aspek secara global dalam terutama dalam bidang kesenian keagamaan.

Pola halaman dan orientasi bangunan suci kerajaan berubah mengikuti pola dan tatanan gunung yang disusun mundur ke belakang dan kian ke atas kian tinggi yang diakhiri pada suatu punden sebagai unsur paling suci, sebagaimana pola bangunan suci Candi Jago, Candi Panataran dan mayoritas umumnya bangunan-bangunan suci di Jawa Timur. Inilah bukti, sekaligus fakta gejala kebangkitan kepercayaan Asli merasuk dan menjangkau secara formal ke kalangan atas (bangsawan).

Gejala pendewaan terhadap raja atau kepada seseorang yang telah meninggal merupakan akibat pembauran antara pemujaan arwah leluhur dan Hindu-Budha masa Singhasari- Majapahit. Nagarakertagama oleh Mpu Prapanca mencatat pujaan tertinggi Bhre Hyang Wkas ing Sukha (Hayam Wuruk) adalah Sanghiyang Acalapati (Raja Gunung = Roh yang bersemayam di Gunung)

Kedudukan arca dewa sebagai raja pada hakekatnya sama dengan kedudukan menhir dalam budaya megalitik masa prasejarah. Konsep menhir didirikan sebagai tanda jasa kepala suku yang menyelenggarakan pesta jasa, feast of merit, untuk dinikmati masyarakatnya. Setelah kepala suku tersebut meninggal, menhir, yang semula sebagai simbol jasa ketika masih hidup kemudian berubah menjadi simbol (lambang) kepala suku. Roh kepala suku dianggap sebagai pelindung desa dan pembimbing masyarakat diundang turun masuk menhir melalui upacara tertentu, maka masyarakat langsung berhubungan dengan Roh Leluhurnya.

Faktor pendorong utama kebangkitan kepercayaan asli masa Majapahit adalah situasi sosial politik yang kian goncang akibat inovasi Islam. Saat yang sama penganut kepercayaan pribumi tetap menjalankan eksistensinya bahkan kian merasuk teguh menjiwai konsep Hindu-Budha.

Maka serentak hadir gerakan millenarisme, gerakan menyelamatkan dan kebangkitan, yakni mengembalikan kepercayaan Asli pribumi dimana gunung merupakan tempat bersemayamnya arwah nenek moyang atau nenek moyang yang didewakan. Yang pada hakekatnya adalah Hiyang, Sang Rumuhun, Leluhur.

Gejala millenarisme tersebut dihubungkan dengan dipahatkannya relief-relief cerita ruwatan atau kaleupasan seperti yang ter-cermin pada bangunan-banguan suci yang mengacu kepada karyasastra keagamaan bertemakan konsep dewa-dewa asli, Pribumi. Diantaranya cerita Suddhamala Bhimaruci, Bubuksah Gagang Aking, Tantu Pangglaran.

Gunung Pananggungan, Gunung Arjuna,dan Gunung Tambakwatu (Pasuruan) adalah saksi kehadiran gejala millenarisme “kebangkitan” unsur kepercayaan asli dengan corak dan gaya seni ciri Majapahit akhir yang sangat jauh berbeda dengan Hindu-Budha. Ciri kesenian asli lebih nampak alami, pemahatan arca-arca yang tidak proporsional, hiasan-hiasan berbentuk kurawal, arca-arca tanpa mahkota mata bulat tanpa kain, membawa senjata (tertentu), tubuh gemuk, perut dan pantat besar. Penggarapan arca dengan ragam hias yang tidak proporsional sebenarnya adalah elemen-elemen naturalis yang asli Pribumi.

Gejala kesengajaan dilatari konsep kepercayaan asli, mengutamakan simbolis daripada ketepatan susunan anatomisnya, sebab lebih dilatari dan ditujukan langsung kepada nilai spiritual dan magis dari pada nilai keindahannya. Senarai pemikiran personifikasi nenek moyang yang telah meninggal dunia sehingga diupayakan berkesan statis sesuai kondisi seseorang yang telah meninggal, yang bersemayam di puncak gunung.

Gejala mesianik memuja yang dianggap akan atau mampu menyelamatkan dunia adalah untuk memperoleh kalepasan, karenanya upacara ruwatan menjadi sangat penting. Gejala mesianik yang disebut milenarisme adalah sejajar dengan ajaran para Resi yang sejak awal telah ada dan merupakan kelompok spiritual dengan memilih kehidupan di dalam lingkungan yang sunyi-terpencil. Semacam padepokan dengan menampilkan tokoh Bhima sebagai simbol utama ruwat dan kalepasan.

Bima di sini dihubungkan dengan “Pahlawan Keagamaan” berkenaan dengan unsur bersatunya kembali Kawula Gusti yaitu Suksma diri dan Maha Suksma. Selaras peristiwa yang dialami Bhima tatkala keluar dari dirinya dan memperoleh wejangan dari Dewaruci dan kembali kepada saudara-saudaranya. Keagamaan Majapahit lebih mempertegas hubungan konvensional dan kepercayaan lingkungan alam, yang sesungguhnya adalah representasi mental yang pernah berlaku sejak awal dengan fokus utama keyakinan kepada nenek moyang yang disebut leluhur, rumuhun atau Sang Hyang.

Saat Ini Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan nasional, yang berarti Berbeda-beda tetapi tetap satu, Bangsa Indonesia.

sumber refferensi : id.wikipedia.or

Read more »

Mengenal Istana Merdeka

beranda-brigaspad,
Setelah sebelumnya membahas tentang proses dibangunnya tiang bendera 17 di halaman Istana negara yang di pergunakan untuk mengibarkan duplikat bendera pusaka oleh Paskibraka Nasional dari angkatan ke angkatan, mari kita sedikit mengenal tempat dimana tiang bendera 17 itu berada, yaitu Istana Merdeka.
Sebagaimana kita ketahui, Indonesia mempunyai beberapa istana, salah satunya adalah Istana Merdeka, tempat dimana orang nomor satu di Indonesia itu tinggal dan menjalankan aktifitasnya telah menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia. Bagaimana latar belakang dan sejarah keberadaannya? mari kita simak bersama-sama.

Istana Negara

Istana Merdeka adalah yang paling diingat khalayak diantara enam Istana Kepresidenan meski jelaslah ia bukan yang paling tua, paling megah, atau paling indah. Istana Negara yang berada di belakang dan satu halaman dengannya, jauh lebih dulu dibangun. Istana Bogor jelas lebih luas dan megah. Sementara Istana Yogyakarta mempunyai peran paling besar dalam revolusi kemerdekaan.

Pastilah khalayak tahu bahwa Istana Merdeka adalah tempat kediaman resmi Presiden, khususnya Presiden pertama, dan tempat berlangsungnya upacara-upacara kenegaraan. Ia mendapat tempat khusus di hati rakyat karena bernama Merdeka – perlambang kemenangan perjuangan bangsa. Nama itu menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia dan mulainya pemerintahan oleh bangsa sendiri.

Pemberian nama itu mempunyai latar sejarah tersendiri. Pada tanggal 27 Desember 1949 Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Acaranya berlangsung di dua tempat: di Istana Gambir, Jakarta, Indonesia, dan Istana Dam, Amsterdam, Belanda. Di Istana Gambir, Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink melakukan upacara itu di hadapan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia.

Karena perbedaan waktu antara Amsterdam dan Jakarta, upacara di Istana Gambir itu dimulai menjelang senja. Matahari sudah hampr terbenam ketika lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus berkumandang mengiringi bendera Merah-Putih-Biru untuk terakhir kalinya merayap turun dari puncak tiangnya. Masyarakat yang berkumpul di luar halaman Istana Gamir bersorak-sorak menyaksikan turunnya bendera tiga warna itu. Sorak-sorai kian gemuruh setelah kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mengantar bendera Merah-Putih ke puncak tiang. ”Merdeka ! Merdeka! Hidup Indonesia!”.

Sementara di Troonzaal (Bangsal Singgasana) Istana Dam, Amsterdam, Ratu Juliana menandatangani naskah pengakuan kedaulatan itu dan menyerahkan kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Mohammad Hatta yang memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan itu. Untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di Istana Dam.

Kobaran pekik ”Merdeka” pada senja bersejarah itulah yang kemudian menggerakkan Bung Karno untuk mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka.



Bangunan Istana Negara didirikan pada tahun 1796. semula ia adalah rumah Jacob Andries van Braam, mantan Residen Belanda pertama untuk Surakarta yang menjadi kaya-raya karena jabatan-jabatannya dibawah Gubernur Jenderal Daendels. Sedangkan bangunan Istana Merdeka, yang memang dimaksudkan sebagai Istana, dibangun pada tahun 1873 dan selesai enam tahun berikutnya.

Kedua bangunan itu berada di kawasan yang dimasa lalu bernama Weltervreden (dalam bahasa Belanda berarti ”sangat memuaskan”) merupakan kantung permukiman orang-orang Belanda dan terhitung paling elit. Weltervreden kala itu dikenal sebagai kota yang tertata cantik dengan pohon-pohon yang dipangkas rapi seperti di taman-taman Eropa. Pejabat-pejabat dan saudarag-saudagar kaya Belanda segera membangun rumah-rumah besar di Weltervreden.

Terdapat dua taman di Weltervreden, yaitu : Koningsplein (sekarang taman Monas) dan Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Di sisi Koningsplein yang lain, membelakangi taman pada kedua sisi anak sungai Ciliwung, terbentang dua jalan pada saat itu disebut Noordwijk (sekarang Jalan Juanda) dan Rijswijk (sekarang Jalan Veteran). Di Rijkswijk itulah pada tahun 1796 Van Braam membangun sebuah rumah besar yang berhalaman sangat luas dan menghadap ke anak sungai Ciliwung.

Bangunan bekas rumah Van Braam aslinya merupakan bangunan bertingkat dua. Pada tahun 1848, tingkat atasnya diruntuhkan dan bagian depannya dibut lebih lebar untuk menampilkan wajah yang lebih resmi sesuai dengan martabat pembesar yang menghuninya. Di kiri-kanan gedung utama dibangun tempat penginapan untuk para kusir dan ajudan Gubernur Jenderal.

Disamping untuk penginapan Gubernur Jenderal, gedung bekas rumah Van Braam juga menampung funsgi sekretariat umum pemerintahan. Kantor-kantor sekretariat itu terletak di bagian bangunan yang menghadap ke gang yang kemudian memperoleh nama sebagai Gang Secretarie. Dalam perjalanan waktu, gedung itu kemudian tidak mampu menampung semua kegiatan yang semakin meningkat.

Pada tahun 1869, Gubernur Jenderal Pieter Mijer mengajukan permohonan untuk membangun sebuah ”hotel” baru dibelakang ”Hotel Gubernur Jenderal” di Rijswijk. Seorang arsitek bernama Drossares dipercayakan untuk merancang gedung baru yang menghadap ke Koningsplein yang kelak bernama Istana Merdeka. Gagasan itu baru tuntas diwujudkan sepuluh tahun kemudian. Sementara itu, bangunan lama yang menghadap Rijswijk akhirnya diperluas.

Istana Negara dan Istana Merdeka dibangun mengikuti konsep rumah panggung untuk memperhitungkan kemungkinan banjir atau pasang surut air. Konsep rumah panggung itu juga berfungsi sebaga sarana aliran udara (ventilasi) untuk menyejukkan isi bangunan. Dengan hadirnya teknologi penyejuk udara di masa modern, bagian bawah ini kemudian ditembok dan diubah menjadi berbagai ruang layanan, seperti dapur, gudang, dan sebagainya.

Gaya arsitektur Pallado tampak jelas dari eksterior kedua gedung ini yang menampilkan saka-saka bercorak Yunani. Ada enam saka bundar laras Doria di bagian depan Istana Merdeka, sedangkan bagian depan Istana Negara menonjolkan 14 saka dengan laras yang sama. Kesan arsitektur Palladio juga terlihat pada bingkai-bingkai jendela dan pintu yang besar disamping lengkung-lengkung gapura di kedua sisi Istana Merdeka. Kedua Istana Jakarta ini mempunyai ciri yang hampir mirip, yaitu serambi depan yang luas dan terbuka. Di Istana Merdeka, serambi itu dicapai dengan mendaki 16 anak tangga batu pualam, langsung dari arah depan. Di Istana Negara, serambinya yang sedikit lebih sempit dicapai dari dua anak tangga di sisi kanan dan kiri, dan bagian depannya ditutup dengan pagar balustrada.

Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Sukarno dan keluarga semula tinggal di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, dan terpaksa mengungsi ke Yogyakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan karena agresi Belanda. Sukarno dan keluarga baru masuk Istana Gambir pada 28 Desember 1949, sehari setelah penyerahan kedaulatan. Sebelumnya Istana Gambir dihuni oleh Dr. Hubertus J. Van Mook, Letnan Gubernur Jenderal, hingga 1948, dan kemudian oleh Dr. L.M.J. Beel, Wakil Tinggi Mahkota.

Rakyat yang berkumpul di depan Istana Gambir mengelu-elukan kedatangan Bung Karno dengan pekik kemerdekaan. Semua peristiwa ini dilaporkan secara pandangan mata melalui RRI (Radio Republik Indonesia). Dengan gaya yang khas, Bung Karno kemudian berpidato di depan Istana Gambir. Salah satu keputusannya adalah mengubah nama Istana Gambir menjadi Istana Merdekan dan Istana Rijswijk menjadi Istana Negara.

Presiden Sukarno memakai sebuah ruang di sisi timur Istana Merdeka sebagai kamar tidurnya. Ruang tidur itu berseberangan dengan ruang kerjanya dan dipisahkan oleh bangsal luas yang dikenal sebagai Ruang Resepsi. Ruang tidur Bung Karno tidak mempunyai kamar mandi sendiri. Bung Karno dan Ibu Fatma menggunakan kamar mandi yang terletak di belakang kamar tidur, bersebelahan dengan kamar tidur Guntur, anak sulung mereka. Semuanya berada di sisi timur Istana Merdeka.

Sisi barat depan Istana Merdeka dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan yang lebih resmi. Di antara serambi depan dan ruang kerja Presiden semula merupakan teras terbuka dengan perabotan dari rotan. Ruangan ini pada masa Presiden Soeharto ditutup tembok. Sebagian menjadi ruang tunggu untuk para duta besar sebelum menyerahkan surat keprecayaan kepada Presiden. Sebagian lagi menjadi ruang tamu Presiden yang kemuadian dikenal sebagai ruang Jepara karena ruangan ini pada masa Presiden Soeharto diisi dengan meja-kursi kayu dan ragam interior dari ukuran Jepara.

Ruang kerja Presiden Sukarno diisi dengan meja dari kayu jati masif, setelan kursi tamu dari kulit, dan dua dinding yang dipenuhi lemari buku tingginya sepertiga dinding. Ruang kerja ini nyaris tidak berubah setelah ditinggalkan Bung Karno dan selama 32 tahun dipergunakan oleh Presiden Soeharto. Baru pada masa Presiden B.J. Habibie ruang tersebut mengalami sediikt perubahan.

Ketika putra-putri Bung Karno masih kecil, mereka tidak dikirim ke sekolah umum. Sebuah gazebo di pelataran tengah diubah menjadi kelas taman kanak-kanak bagi mereka. Gazebo itu di masa Hindia-Belanda dipakai sebagai muziek-koepel – tempat para pemusik bermain pada acara-acara pesta kebun. Guru untuk taman kanak-kanak itu didatangkan ke sana. Anak-anak staf Istana yang seusia juga diajak ”bersekolah” di situ untuk menemani putra-putri Bung Karno. Kebanyakan mereka tinggal di bangunan samping untuk karyawan Istana, di lahan yang sekarang menjadi kompleks Sekretariat Militer.

Di pelataran juga terdapat sebuah bangunan yang disebut ”sanggar”. Bangunan itu terbuat dari kayu, bertingkat dua, dan sering dipakai Bung Karno sebagai studio untuk melukis atau menulis naskah pidato. Kelak di atas lokasi ini Pak Harto membangun Puri Bhakti Renatama yang berfungsi sebagai museum untuk menyimpan lukisan dan benda-benda seni.

Pada masa Bung Karno, bagian-bagian luar Istana Merdeka masih terbuka sehingga merupakan serambi-serambi dan beranda-beranda yang luas. Sekeliling Istana, sekalipun berpagar, tetap memberi kesan terbuka. Beberapa bagian beranda yang terbuka itu dilengkapi dengan setelah kursi-kursi rotan. Di situ kadang-kadang Presiden Sukarno menemui tamu-tamunya, termasuk juga melayani wawancara para wartawan.

Untuk menegaskan Istana Jakarta sebagai tempat tinggal keluarga Presiden dan tempat kerja Presiden dan stafnya maka dirasa perlu menyediakan tempat ibadah di lingkungan itu. Akhirnya dibangunlah Masjid Baiturrahim disamping barat Istana Merdeka dengan arsitek R.M. Soedarsono pada tahun 1958 dan selesai pada tahun 1961. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, masjid itu diperluas pada sisi selatan dengan bangunan simetris dengan sisi utara, sedangkan bagian dalam kubah masjid dihiasi dengan kaligrafi dari ayat-ayat suci Alqur’an.

Setelah membangun Masjid Baiturrahim, Presiden Soekarno juga memerintahkan Soedarsono merancang bangunan tempat tinggal para tamu negara di dalam lingkungan Istana Jakarta. Bangunan bertingkat enam itu disebut Wisma Negara, terletak di sisi barat pelataran dalam Istana Jakarta dan dibangun sepanjang tahun 1962-1964.

Lantai teratas Wisma negara adalah ruang makan dan ruang tamu bagi para tamu agung negara. Lantai lima atalah suite untuk tamu agung setingkat kepala negara, sedangkan lantai empat merupakan suite bagi tamu agung sederajat perdana menteri atau wakil presiden. Wisma Negara juga dilengkapi dengan kantor pos, salon pangkas dan kecantikan, tempat penukaran uang, serta toko cenderamata.

Halaman luas yang menjadi pelataran bagi Istana Merdeka, Istana Negara, dan Wisma Negara juga menjadi surga bagi berbagai macam burung. Sesuai dengan musimnya, ratusan burung betet, perkutut, jalak menyinggahi halaman Istana Jakarta. Bung Karno dulu selalu meminta para staf untuk menyediakan makanan bagi peliharaan burung-burung. Sebagai pecinta kemerdekaan, ia juga dikenal pembenci sangkar burung. Pada masa pemerntahan Presiden Megawati, Taufiq Kiemas, suami Presiden, menanam pohon salam di halaman ini untuk mengundang burung-burung bebas.

Beberapa arca kuno juga menghiasi berbagai sudut pekarangan Istana Jakarta. Salah satu diantaranya adalah arca Dhyani Boddhisattva, yang berasal dari Jawa Tengah pada abad ke-9 merupakan arca langka yang sudah ada disana sejak masa Hindia-Belanda.

Bila Presiden Sukarno sedang berada di Istana Jakarta, sebuah bendera kepresidenan berwarna kuning dengan bintang emas ditengahnya dikibarkan di atas Istana Merdeka. Sejak Presiden Soeharto, penandaan seperti itu tidak dilakukan lagi.

Denyut kehidupan Istana Jakarta berubah sejak Jenderal TNI Soeharto menggantikan Ir. Sukarno. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, Presiden Soeharto memutuskan untuk tinggal di kediaman pribadinya di Jalan Cendana 8, Jakarta. Sejak itu praktis Istana Merdeka dan Istana Negara hanya dipakai sebagai tempat kerja, upacara, dan resepsi kenegaraan.

Pak Harto berkantor di Bina Graha yang terletak di sebelah timur Istana Negara, menghadap ke arah Sungai Ciliwung, kemudian menjadi kantor resmi Pak Harto. Gedung ini berdiri di atas lahan bekas Hotel Dharma Nirmala, bangunan yang pada masa sebelumnya bernama Hotel der Nederlanden dan Raffles House.

Presiden Soeharto mempunyai dua ruang kerja di Bina Graha, yaitu di lantai dasar dan lantai atas. Kedua ruang kerja ini dihubungkan dengan tangga. Ruang kerja di lantai atas biasanya dipakai sebelum menghadiri sidang-sidang kabinet terbatas. Ruang kerja di lantai bawah dipakai untuk menerima tamu-tamu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan. Untuk menerima tamu negara dan pejabat lembaga tinggi negara, Presiden Soeharto menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka.

Pada dasawarsa terakhir masa pemerintahannya, Pak Harto bahkan makin sering menggunakan kediamannya di Jalan Cendana untuk menerima para tamu. Pada periode itu Pak Harto juga mulai sering menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka pada hari Jum’at agar dekat dengan Masjid Baiturrahim. Beliau juga menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka itu untuk pertemuan-pertemuan yang bersifat khusus.

Tidak adanya kebutuhan untuk kehidupan rumah tangga di Istana Merdeka juga mengubah berbagai fungsi ruangan. Atas persetujuan Presiden Soeharto, bekas kamar tidur Bung Karno pada renovasi tahun 1997 diubah menjadi tempat untuk menyimpan Bendera Pusaka dan naskah asli Proklamasi Kemerdekaan. Patung dada Bung Karno dan Bung Hatta juga ditempatkan di ruang itu. Pada dinding utara ruang pusaka itu dipasang relief yang menggambarkan Sajuti Melik mengetik teks proklamasi, serdangkan pada dinging selatan menggambarkan Ibu Fatmawati menjahit Bendera Pusaka. Diantara semua Presiden Republik Indonesia, Presiden Habibie yang paling sering membawa tamunya mengunjungi Ruang Bendera Pusaka ini.

Bekas ruang tidur Ibu Fatmawati di sisi barat, disamping belakang ruang kerja Presiden, diubah menjadi dua ruang tidur untuk istirahat kepala negara, dilengkapi dengan kamar mandi yang telah direnovasi. Pak Harto hanya menggunakan ruang ini untuk bermalam setiap tanggal 16 Agustus setelah mengikuti upacara ranungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, menjelang upacara peringata hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ruang Kredensial yaitu bangsal pertama yang dicapai setelah memasuki pintu utama Istana Merdeka dari arah serambi depan, tidak berubah fungsinya. Di situlah para duta besar negara sahabat menyampaikan surat keprecayaan (kredensial) kepada Kepala Negara Republik Indonesia. Di ruang ini pula Kepala Negara setiap tahun menerima para duta besar yang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dibelakang Ruang Kredensial terdapat sebuat koridor yang memisahkan Ruang Jepara di sisi barat sedangkan di sisi timur adalah salon yang dipakai sebagai ruang kerja, ruang tamu, dan ruang makan Ibu Negara. Pada masa Presiden Megawari, ruang ini dirombak menjadi Ruang Raden Saleh, khusus untuk menyimpan lima lukisan Raden Saleh.

Melalui koridor yang memisahkan Ruang Jepara dan Ruang Raden Saleh, para tamu bisa melangkah ke bangsal berikutnya, yaitu Ruang Resepsi yang merupakan ruang terluas di Istana Merdeka. Beberapa resepsi kenegaraan khususnya pada 17 Agustus malam diselenggarakan di ruang ini.

Ruang Respsi ini berlanjut ke serambi belakang yang sudah diperluas sejak renovasi tahun 1997. serambi ini semula merupakan teras terbuka, kemudian ditutup pada masa Presiden Soeharto dengan dinding pintu dan jendela kaca yang disesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan. Serambi belakang tertutup ini juga bersambung ke sebuah teras terbuka yang menghadap ke pelataran Istana Jakarta. Di bagian atas dinding dalam serambi tersebut dihi8asi dengan relief aksara Arab yang mengandung arti ”damailah mereka yang berkunjung ke tempat ini” pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Di halaman depan Istana Merdeka berdekatan dengan kolam air mancur, berdiri sebuah tiang bendera dari beton setinggi 17 meter. Sebelumnya, pada masa Hindia-Belanda, bendera dikibarkan di puncak Istana Merdeka. Setiap tahun dalam peringatan Proklamasi Kemerdekaan, pada tiang bendera ini dikibarkan duplikat Bendera Pusaka.

Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka mempunyai ciri khas masing-masing, baik pada masa Bung Karno maupun Pak Harto. Pada masa Bung Karno, masyarakat datang berduyun-duyun pada puncak peringatan untuk mendengar pidato Bung Karno serta melihat parade di Jalan Medan Merdeka Utara dengan panggung kehormatan di depan Istana Merdeka. Pada masa Pak Harto, parade militer diubah menjadi Pawai Pembangunan yang diselenggarkan pada setiap tanggal 18 Agustus. Presiden kedua ini juga melembagakan acara makan malam Peringatan Hari Kemerdekaan dengan mengundang para perintis kemerdekaan, veteran dan warakawuri di Istana Merdeka.

Pada masa Pak Harto, upacara dipusatkan pada detik-detik Proklamasi dengan pembacaan Naskah Proklamasi. Upacara pengibaran dan penurunan bendera pada senja hari dikembangkan menjadi seremoni yang anggun. Pada masa inilah mulai diperkenalkan konsep Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang terdiri dari siswa-siswi SMU terpilih yang mewakili provinsi Indonesia.

Pada bulan-bulan lainnya, sejak tahun 1984, setiap senja tanggal 17 diselenggarakan acara tetap di halaman depan Istana Merdeka, yaitu upacara penurunan bendera dan penggantian regu Kawal Jaga Istana. Upacara yang disebut Parade Senja itu disemarakkan dengan atraksi marching band dari berbagai sekolah atau organisasi massa, serta kolone senjata yang diiringi Korps Musik Pasukan Pengamanan Presiden.

Secara bertahap Istana Jakarta pun mengalami perubahan wajah. Kegemaran Ibu Negara Tien Soeharto terhadap ukir-ukiran kayu Jepara dengan segera mengubah penampilan Istana. Di luar bergaya Palladio, didalam bergaya Jepara. Menurut Joop Ave, yang menjabat sebagai Kepala Istana-Istana Presiden pada saat diawalinya renovasi interior, upaya itu juga untuk mengindonesiakan sekaligus memasyarakatkan Istana. Ketika Sampoerno menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, pengindonesiaan ragam hias tersebut dilanjutkan.

Ruang tamu Presiden di sisi Istana Merdeka misalnya, kemudian diberi nama Ruang Jepara, karena menggunakan ragam hias ukiran Jepara. Pada dinding-dindingnya digantung beberapa relief ukiran kayu berukuran besar. Salah satunya menggambarkan epik Ramayana. Beberapa saka di ruang itu juga dibungkus dengan kayu berukir. Dua pasang saka masif berlaras Ionia, masing-masing di Ruang Kredensial dan di Ruang Jepara, juga dibungkus dengan ukiran Jepara.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, lantai marmer di berbagai ruang utama Istana Merdeka ditutup permadani berwarna merah marun, sedangkan di Istana Negara dengan permadani warna hijau hutan. Permadani itu memakai hiasan dengan ragam hias lung-lungan di sepanjang tepi serta bagian tengahnya. Di Ruang Kredensial, hiasan tengah permadaninnya memakai motif Cakra Manggilingan.

Pilihan warna merah untuk Istana Merdeka dan hijau untuk Istana Negara juga diterapkan pada gorden atau tirai jendela dan pintu di kedua bangunan itu. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, gorden di Istana Merdeka diubah warnanya menjadi biru.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, jabatan Kepala Rumah Tangga Istana diubah menjadi Sekretariat Presiden RI yang pada masa presiden Megawati dijabat oleh Kemal Munawar. Presiden Megawati mengangkat staf khusus Kris Danubrata yang ditugasi melakukan penataan ulang interior Istana-Istana Presiden Republik Indonesia. Hal pertama yang dilakukannya adalah melepaskan semua ukiran-ukiran Jepara dari interior Istana Merdeka dan Istana Negara — kecuali Ruang Jepara yang sengaja dilestarikan sebagai bagian sejarah kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan nuansa asli klasik Eropa pada Istana Jakarta.

Secara bertahap dilakukan pula penggantian gorden dan karpet di Istana Jakarta. Gorden yang semula tebal dan berwarna masif digantikan dengan vitrase semi-transparan yang memberi kesan ringan dan terbuka. Karpet yang semula wall-to-wall diganti dengan lembaran-lembaran luas kapet Persia, Pakistan, dan Afganistan, yang menimbulkan kesan ramah dan akrab.

Kursi dan sofa dari kayu ukiran Jepara dengan bantalan berwarna kuning emas yang semula memenuhi Istana Jakarta juga diganti dengan kursi dan sofa peninggalan kolonial Hindia-Belanda dulu. Sebagian besar mebel itu dikeluarkan kembali dari gudang untuk direnovasi dan diganti bantalan baru dengan warna dan corak yang menimbulkan kesan elegan dan hangat.

Di masa Presiden Megawati dilakukan penataan dan penempatan kembali lukisan serta benda-benda seni lainnya dengan penataan interior yang baru. Beberapa lukisan dikembalikan ke tempatnya semula seperti ketika pada awalnya ditempatkan secara khusus oleh Bung Karno atas pertimbangan estetis dan teknis yang khusus.

Presiden Megawati juga memilih untuk tidak tinggal di Istana Merdeka. Sekalipun demikian Ibu Mega menggunakan Istana Negara sebagai kantornya. Oleh karenanya, Istana Negara perlu mengalami sedikit perubahan penataan interior.

Istana negara pada dasarnya terdiri dari dua balairung besar: Ruang Upacara dan Ruang Jamuan. Sesuai dengan namanya, Ruang Upacara adalah untuk tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan. Di masa Hindia-Belanda, Ruang Upacara dipakai sebagai ballroom untuk pesta-pesta yang disemarakkan dengan acara dansa.

Di Ruang Upacara tersedia dua perangkat gamelan: Jawa dan Bali, masing-masing ditempatkan di timur dan barat dari podium yang berada di sisi selatan Ruang Upacara. Jika upacara mengharuskan diperdengarkan lagu kebangsaan dengan korps musik dari pasukan pengamanan presiden maka ditempatkan di serambi belakang yang hanya dipisahkan oleh dinding belakang podium Ruang Upacara. Auditorium ini dapat menampung seribu hadirin berdiri atau 350 hadirin duduk.

Sedangkan Ruang Jamuan dipakai untuk jamuan kenegaraan atau sebagai tempat para tamu beramah-tamah setelah upacara selesai. Ruangan ini dapat menampung 150 orang. Sebuah luisan Basoeki Abdullah bertema Ratu Kidul merupakan elemen hias utama di ruang ini.

Serambi depan yang terbuka, menghadap ke Jalan Veteran dapat dicapai dengan anak-anak tangga di kedua sisinya. Melalui pintu-pintu kaca, pengunjung akan tiba di ruang depan. Ruang depan ini dipergunakan sebagai tempat untuk tukar-menukar cinderamata antara dua kepala negara sebelum memasuki Ruang Jamuan. Di ruang ii terdapat tiga kandelabra besar dan sepasang cermin antik yang tingginya hampir mencapai tiga meter.

Dari depan ini terdapat sebuah koridor untuk mencapai Ruang Jamuan. Sejumlah lukisan bertema revolusi kemerdekaan karya S. Sudjojono, Dullah, dan Rustamadji dipajang di kedua dinding di sepanjang koridor itu.

Di kedua sisi koridor itu terdapat beberapa ruang khusus. Di sisi barat terdapat suite untuk Wakil Presiden dan ruang tunggu tamu Presiden. Ruang tamu Presiden ini dulunya merupakan Ruang Pusaka untuk menyimpan berbagai benda pusaka. Di ruang ini Presiden menemui tamu-tamunya.

Ruang kerja Presiden berada di sisi timur koridor ini, diapit dengan ruang tunggu tamu dan ruang ajudan. Ruang kerja ini hanya dilengkapi dengan sebuah meja kerja besar, sebuah kursi kerja untuk Presiden, dua kursi hadap, dan sebuah lemari panjang untuk menyiman berbagai benda seni dari keramik dan perak. Di belakang ruang kerja ini terdapat ruang istirahat dan ruang makan bagi Presiden.

Pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dalam sebuah upacara mendadak di Ruang Kredensial Istana Merdeka pada tanggal 21 Mei 1998. dalam acara singkat yang disiarkan langsung melalui televisi, Wakil Presdien Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk memulai tugasnya sebagai Presdien Republik Indonesia yang ketiga.

Presiden Habibie tinggal di kediaman pribadi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dan berkantor di Istana Merdeka. Ia menggunakan kantor di Bina Graha hanya pada saat-saat tertentu, misalnya bila memimpin Sidang Kabinet Terbatas. Untuk itu, dilakukan berbagai penyesuaian untuk membuat ruang kerja di Istana Merdeka itu memenuhi syarat guna menunjang kerja seorang Presiden yang akrab dengan teknologi baru.

Sebuah setelah sofa dari kulit bergaya Chesterfield ditempatkan di ruang kerja. Di atas meja kerja ditempatkan dua komputer. Pada batang lampu-duduk di atas meja kerja. Presiden Habibie menggantungkan sebuah boneka beruang kecil yang didapatnya dari seorang teman sebagai kenang-kenangan.

Irama kerja Presiden Habibie berbeda dengan irama kerja kedua pendahulunya. Sebagai orang yang bekerja tanpa henti hingga larut malam, Pak Habibie baru memulai acaranya di Istana Merdeka pada pukul sepuluh pagi. Kadang-kadang ia tidak keluar dari Istana hingga menjelang tengah malam. Pada hari Sabtu, ia mengkhususkan waktunya di Istana Merdeka untuk menerima wartawan yang hendak mewawancarainya.

Untuk menerima tamu-tamu diantara dua kegiatan di Istana Negara dan Istana Merdeka, Presiden Habbie kadang-kadang menggunakan salah satu ruang di Puri Bhakti Renatama. Ini juga demi alasan praktis karena gedung itu terletak dalam perjalanan antara kedua Istana. Untuk jumpa pers, ia sering mengundang para wartawan ke Wisma Negara. Presiden Habibie juga sering memanfaatkan ruang makan yang berbeda untuk acara santap siangnya. Ia sering membawa sendiri makan siangnya dari rumah.

Presiden Habibie hanya sempat memerintah selama 13 bulan, dan menyerahkan kepemimpinan bangsa Indonesia kepada Presiden Abdurrahman Wahid, yang biasa dipanggil Gus Dur. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur memindahkan keluarganya ke Istana Merdeka. Ia menggunakan ruang tidur yang semula dipergunakan Bung Karno di Istana Merdeka.

Gaya hidup Gus Dur yang sangat terbuka memberi warna baru degup kehidupan Istana Jakarta. Seringkali Istana ”hidup” selama 24 jam karena berbagai jamuan dan pertemuan keluarga yang menghadirkan tamu berjumlah besar.

Gus Dur juga bekerja di ruang kerja Bung Karno. Sebaliknya, Presiden Megawati justru tidak menggunakan ruang kerja di Istana Merdeka sebagai kantornya, melainkan salah satu ruangan di Istana Negara.

Pada masa Presiden Megawati dipersiapkan rencana memindahkan Kantor Presiden ke Puri Bhakti Renatama yang terletak di pelataran dalam antara Istaa Merdeka dan Istana Negara. Bangunan tambahan itu dibangun semasa Presiden Soeharto sebagai museum untuk menyiman lukisan dan benda-benda seni serta benda-benda hadiah.

Tetapi karena koleksi lukisan, benda seni, dan benda hadiah terus bertambah, museum itu tidak mampu lagi menampung semuanya. Gedung Bina Graha yang semula menjadi Kantor Presiden diubah fungsinya menjadi museum untuk menyimpan semua koleksi benda seni yang tidak dipajang di Istana. Sedangkan bekas bangunan museum itu direnovasi menjadi kantor Presiden yang baru, lengkap dengan ruang untuk konferensi pers dan ruang Rapat Kabinet.

Baik pada masa penjajahan maupun masa kemerdekaan, Istana Negara dan Istana Merdeka sarat dengan berbagai puncak peristiwa sejarah. Di Istana Rijswijk pada tahun 1829 Gubernur Jenderal G.A.G. baron Van Der Capellen mendengarkan rancana Jenderal Hendrik Merkus baron De Kock untuk menumpas pemberontakan Diponegoro. Sebagai Panglima Tertinggi Tentara Hindia-Belanda De Kock berhasil memerpdaya Diponegoro pada awal 1830 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Graaf Van Den Bosch.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Istana Negara menjadi saksi sejarah atas penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati pada hari Selasa, 25 Maret 1947. Persetujuan ini antara lain menetapkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdasarkan prinsip federasi. Setahun kemudian, pada tanggal 13 Maret 1948, Istana Negara kembali menjadi tuan rumah untuk pertemuan empat mata antara Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Letnan Gubernur Jenderal Dr. Hubertus J. Van Mook.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, beberapa puncak peristiwa sejarah yang terjadi di Istana Merdeka dan Istana Negara antara lain adalah: pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950. Dekrit Presiden Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di depan Istana Merdeka pada 5 Juli 1959, pidato Dekrit Ekonomi di Istana Negara pada tanggal 28 Maret 1963 sebagai akibat ditolaknya permintaan utang kepada IMF (Dana Moneter Internasional). Di masa Presiden Sukarno halaman Istana Merdeka juga beberapa kali dipakai untuk pawai raksasa.

Isu tentang ”pengepungan” Istana Jakarta oleh sekelompok tentara pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto tampaknya mengulangi insiden serupa yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Sukarno. Ketika itu, Presiden Sukarno segera meninggalkan Istana Jakarta dengan helikopter menuju Istana Bogor.

Ruang Kredensial Istana Merdeka menjadi perhatian dunia ketika pada tanggal 21 Mei 1998 dilangsungkan upacara singkat pengambilan sumpah Presiden Habibie yang disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia. Sekelompok mahasiswa sempat mendekati halaman depan Istana Merdeka untuk melakukan unjuk rasa.

Hampir semua kepala negara dan kepala pemerintahan dari seluruh dunia telah mendaki anak-anak tangga Istana Merdeka di Jakarta. Nama-nama mereka tercatat dalam daftar panjang para tamu negara di Istana Jakarta. Beberapa nama besar dalam sejarah dunia yang pernah berkunjung ke Istana Jakarta antara lain adalah: Shri Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Indira Gandhi, Ratu Elizabeth, Raja Norodom Sihanouk, Jaksa Agung Robert Kennedy, Presiden Nelson Mandela, Kanselir Helmut Kohl, Presiden Bill Clinton, dan Putri Diana.

Sampai kini, tercatat 23 kepala pemerintahan yang pernah memakai kompleks Istana Jakarta ini, yaitu: 15 Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, tiga Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi Tentara ke-16 Jepang di Jawa), dan lima orang Presiden Indonesia. Dari 15 Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, hanya empat orang yang benar0benar tinggal di Istana Waltevreden; yang lain menetap di Istana Buitenzorg dan hanya datang ke Batavia untuk menghadiri pertemuan Raad van Indie. Hanya dua orang Presiden Republik Indonesia yang pernah tinggal di kompleks Istana Jakarta yaitu Presiden Sukarno dan Presiden Abdurrahman Wahid.

sumber: sesneg.go.id

Read more »

Sejarah singkat dibangunnya Tiang Istana Merdeka Jakarta

beranda-brigaspad,
Paskibraka, hampir semua orang Indonesia pasti mengenal kata itu, sepasukan pelajar yang diseleksi ketat yang bertugas mengibarkan bendera. Begitu juga dengan kata "bendera Pusaka" dan bendera duplikat pusaka, pasti sebagian besar rakyat Indonesia telah mengetahuinya.

Jika kita mengamati prosesi detik-detik proklamasi di istana Negara, tanggal 17 Agustus, disaat proses dimana Paskibraka hendak mengibarkan nemdera duplikat pusaka, ada moment disaat seorang anggota Paskibraka Putri mengambil bendera melalui tangga 17, disebut tangga 17 karena memang anak tangga tersebut berjumlah 17, Setelah itu, yang pasti mendapat perhatian khusus dari seluruh penjuru Indonesia dan juga dunia adalah proses saat dimana tiga orang anggota paskibraka yang akrab disebut kibra (pengibar Bendera) mulai mengibarkan bendera dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia raya, dan tiang bendera yang di pergunakan adalah tiang 17, dan disebut tiang 17 karena memang tinggi tiang tersebut adalah 17 meter.

Mari sedikit membahas tentang anak tangga 17 dan tiang 17.
Anak tangga 17 yang dinaiki paskibraka putri dalam proses pengambilan bendera duplikat pusaka sebenarnya adalah anak tangga serambi depan istana negara yang berjumlah 16 anak tangga. Dengan ditambah satu anak tangga dari panggung Inspektur Upacara maka jumlah anak tangga menjadi 17.

Nah, mengenai tiang 17, mari sedikit mengulas tentang sejarah pembangunan tiang beton berukuran 17 meter yang menjadi tiang Bendera istana negara ini. Tiang bendera yang menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia ini, tempat dimana bendera Pusaka yang dijahit tangan ibu fatmawati dikibarkan, dan juga tempat duplikat pusaka dikibarkan.

Dalam sejarah, setelah proklamasi kemerdekaan 1945, rongrongan demi rongrongan dari pihak sekutu yang diboncengin Belanda masih terus berlanjut. Agresi militer Belanda II yang menyebabkan berpindahnya Ibukota negara ke Istana Yogyakarta. Para Pemimpin Indonesia termasuk Soekarno diasingkan ke Bangka. Setelah belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka Pusat pemerintahan kembali ke Jakarta.

Hal pertama yang dilakukan Presiden Soekarno sekembalinya ke Jakarta adalah membuat tiang Bendera dari beton didepan istana negara. Maka, atas peristiwa itu, Bung Karno acap berkata, “That was the first thing I did.” Itulah sejarah singkat mengenai tiang Bendera dari Beton yang dibangun diawal tahun 1950 dan menghabiskan biaya 30 Ribu rupiah, yang mengiringi berkibarnya Bendera Pertama kali di Istana Negara Jakarta pada Agustus 1950, seiring berubahnya RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MBC.
Referensi :
sejarah Paskibraka (wikipedia.org)
Sejarah Indonesia (wikipedia.org)

Read more »

Lambang kabupaten Bekasi

Berikut ini adalah arti lambang kabupaten Bekasi berdasarkan Perda No. 12/PD/1962. Dalam Perda tersebut lambang kabupaten Bekasi terbagi dalam 3 bagian, yakni:

1. BAGIAN ATAS

Dasar berwarna hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi geografi adalah (tanah) dataran rendah yang subur, akan suburnya makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.

Pertama: sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil padi.

Kedua: 8 macam buah-buahan berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak langsung juga menghasilkan barang-barang kerajinan tangan dan industry ringan, ternyata dari rangkaian untaian padi maupun buah-buahan.

2. BAGIAN TENGAH

Melambangkan rakyatnya dengan sebilah “golok ujung ke atas” terletak di tengah-tengah kedua antara untaian yang terdiri dari dua bagian :

Gagang berwarna “hitam”, melambangkan ketabahan

Punggung golok berwarna “putih”, melambangkan kesucian

3. BAGIAN BAWAH

Terdiri dari dua bagian, bagian pertama melambangkan keadaan sejarah, sedangkan bagian bagian kedua melambangkan keadaan pemerintahan.

a. Keadaan sejarah

Bagian bawah dari lambang (perisai) digambarkan laut dengan warna gelombang berwarna putih. Lambang “laut” memberikan makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. Gelombang laut terdiri dari enam buah yang melambangkan enam zaman yang dialami daerah Bekasi.

Gelombang 1: zaman pemerintahan “Tarumanegara/Purnawarman” (zaman hindu/budha)

Gelombang 2: zaman pemerintahan Negara “Pajajaran”

Gelombang 3: zaman pemerintahan “Jayakarta” Jakarta

Gelombang 4: zaman pemerintahan penjajahan Belanda termasuk masa tanah-tanah partikelir

Gelombang 5: zaman penjajahan pendudukan Jepang

Gelombang 6: masa kemerdekaan.

Garis disekeliling “perisai yang berwarna kuning-mas” melambangkan sejarah perjuangan rakyat Bekasi yang menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme tidak henti-hentinya bersama-sama dengan rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan rakyat Bekasi yang terkenal gigihnya dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai pada tahun 1914 di bawah naungan organisasi Serikat Islam (SI) yang masuknya ke daerah Bekasi langsung dibawa oleh Tjokroaminoto.

Kedatangan ajaran SI ke daerah Bekasi disambut dengan baik dan hangat oleh penduduk di daerah ini karena disamping menyebarkan agama islam juga terkenal gigih dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) yang terkenal sebagai penindas dan pemeras rakyat. SI yang berpusat di Kranji I dalam waktu singkat telah dapat membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya di daerah-daerah seperti: Klender, Babelan, Tambun, Jakarta, Cibarusah dan daerah-daerah lainnya.

Pergerakan Serikat Islam (SI) dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai di daerah Setu (Kranji Selatan) dimana waktu itu terjadi penyerbuan oleh pengikut Serikat Islam terhadap mandor Tumpang (dirumahnya) yang terkenal sebagai kaki tangan tuan tanah yang paling setia. Kejadian tersebut diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya dengan cara mendatangi kaki tangan tuan-tuan tanah untuk menentang diadakannya pajak yang sangat memberatkan.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak pemerintah Belanda berupaya untuk menumpas SI dan pengikut-pengikutnya. Pihak pimpinan SI dan orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap kemudian diasingkan atau dipenjara. Upaya Belanda yan terus menerus akhirnya pada tahun 1924 kekuatan SI mulai melemah. Walaupun secara formal SI mengalami ketidakberdayaan dalam membantu masyarakat, namun secara diam-diam para pimpinan SI Bekasi terus berjuang di bawah tanah bersama-sama dengan golongan lainnya membantu rakyat dalam menghadapi kelicikan para tuan tanah yang berada di bawah lindungan pemerintah colonial.

b. Keadaan Pemerintahannya

Terdapat di bagian tengah yang terdiri dari :

Lajur rangkap berwarna “hitam” yang terbagi dalam dua bagian menunjukkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah

Empak umpak berwarna “coklat” di bawah lajur rangkap, melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning-mas), menandakan banyaknya kecamatan-kecamatan di setiap kewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukkan banyaknya desa-desa. Dengan uraian sebagai berikut :

Lajur 1: Kewedanaan Bekasi

Kotak 1: Kecamatan Bekasi dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

Kotak 2: Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

Kotak 3: Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa

Kotak 4: Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

Lajur 2: Kewedanaan Tambun

Kotak 1: Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

Kotak 2: Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

Kotak 3: Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

Lajur 3: Kewedanaan Cikarang

Kotak 1: Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa

Kotak 2: Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa

Kotak 3: Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa

Lajur 4: Kewedanaan Serengseng

Kotak 1: Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa

Kotak 2: Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa

Kotak 3: Kecamatan Cabangbungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa

Di bawah perisai tertulis sehelai pita berwarna yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita yang berwarna kuning-mas itu tertulis dalam bahasa “Kawi” yang berbunyi :

“SWATANTRA WIBAWA MUKTI”

Swatantra artinya Daerah yang mengurus rumah tangga sendiri

Wibawa artinya Pengaruh

Mukti artinya Jaya, Makmur

Dengan jiwa menuju pembentukan daerah otonom yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dasar-dasar filosofi di atas menjadi landasan terbentuknya lambing Kabupaten Bekasi. Lambing ini dipilih oleh Daerah Tingkat II Bekasi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14/1950 serta disusul kemudian olah adanya Undang-undang No. 22/1948 jo Undang-undang No. 1/1957 dan penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden no. 5/1960.

Ukuran lambang ditentukan dengan ukuran global diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Bekasi dari ujung yang paling barat hingga ujung paling timur panjangnya ± 43 Km dari ujung utara sampai ujung paling selatan ± 62,5 Km atau berbanding antara 43 : 62,5 atau ± berbanding 15 : 21.
sumber: www.bekasikab.go.id/

Read more »

Sejarah Penggunaan lambang Garuda Pancasila

beranda-brigaspad,
Menindak lanjuti usulan dari seorang sahabat, kali ini Brigadista membuat postingan seputar lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila.
Garuda Pancasila adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila digambarkan dengan seekor burung dengan sayap terbuka dengan gambar tameng berbentuk hati didada burung berisikan sila-sila pancasila, sementara kaki mencengkeram pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika. Lambang ini pertama kali dikenalkan ke khalayak umum pada tanggal 15 Februari 1950 oleh Presiden Soekarno tepatnya di hotel Des Indes Jakarta.

Sebelum menginjak proses mengenai penggunaan Garuda Pancasila menjadi lambang Nagara, mari sedikit kita mengenal Sosok burung yang kita sebut sebagai burung garuda ini,
Garuda
Garuda, adalah sosok kendaraan (wahana) Wishnu yang berwujud seekor burung, hal ini bisa dilihat di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wishnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wishnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa Kuna paling terkenal, kini arca ini disimpan di Museum Trowulan.

Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat Wishnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung para burung". Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuna telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila.

Pancasila
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.

Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Garuda Pancasila
Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang.

Rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia.

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis.

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul" dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950, masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang pita.

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.

Patung besar Garuda Pancasila, terpasang di Ruang Kemerdekaan

Deskripsi dan arti filosofi

Garuda
Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.
Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
17 helai bulu pada masing-masing sayap
8 helai bulu pada ekor
19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor
45 helai bulu di leher

Perisai
Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.

Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.

Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam.
Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut:

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam;
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah;
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih;
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah; dan
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.



sumber referensi:
http://id.wikipedia.org
UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nmr 109, TLN 5035)

Read more »

Asal Usul Nama Indonesia

beranda-brigaspad
Beberapa hari yang lalu, pada acara buka puasa bersama, saat acara diskusi bebas, paskibra brigadista ditanya tentang asal usul nama indonesia. begitu di tanyakan dan dilempar ke dalam forum, ternyata banyak anggota paskibra yang tahu bahkan buta tentang asal usul paskibra, eeeh asal usul nama indonesia.
nah berikut beberapa catatan asal usul nama indonesia yang paskibra brigadista kumpulkan dari berbagai sumber.

ASAL USUL NAMA INDONESIA



Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa Indoa menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang). Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.
Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jaza'ir al-Jawi (Kepulauan Jawa). Nama Latin untuk kemenyan adalah benzoe, berasal dari bahasa Arab luban jawi (kemenyan Jawa), sebab para pedagang Arab memperoleh kemenyan dari batang pohon Styrax sumatrana yang dahulu hanya tumbuh di Sumatera. Sampai hari ini jemaah haji kita masih sering dipanggil "Jawa" oleh orang Arab. Bahkan orang Indonesia luar Jawa sekalipun. Dalam bahasa Arab juga dikenal Samathrah (Sumatra), Sholibis (Sulawesi), Sundah (Sunda), semua pulau itu dikenal sebagai kulluh Jawi (semuanya Jawa).
Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari Arab, Persia, India dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah "Hindia". Semenanjung Asia Selatan mereka sebut "Hindia Muka" dan daratan Asia Tenggara dinamai "Hindia Belakang". Sedangkan tanah air memperoleh nama "Kepulauan Hindia" (Indische Archipel, Indian Archipelago, l'Archipel Indien) atau "Hindia Timur" (Oost Indie, East Indies, Indes Orientales). Nama lain yang juga dipakai adalah "Kepulauan Melayu" (Maleische Archipel, Malay Archipelago, l'Archipel Malais).
Pada jaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda), sedangkan pemerintah pendudukan Jepang 1942-1945 memakai istilah To-Indo (Hindia Timur).
Eduard Douwes Dekker ( 1820 – 1887 ), yang dikenal dengan nama samaran Multatuli, pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga "Kepulauan Hindia" ( Bahasa Latin insula berarti pulau). Nama Insulinde ini kurang populer.
Nusantara
Pada tahun 1920, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker ( 1879 – 1950), yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi (cucu dari adik Multatuli), memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata "India". Nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19 lalu diterjemahkan oleh JLA. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholaas Johannes Krom pada tahun 1920.
Pengertian Nusantara yang diusulkan Setiabudi jauh berbeda dengan pengertian nusantara zaman Majapahit. Pada masa Majapahit, Nusantara digunakan untuk menyebutkan pulau-pulau di luar Jawa (antara dalam Bahasa Sansekerta artinya luar, seberang) sebagai lawan dari Jawadwipa (Pulau Jawa). Sumpah Palapa dari Gajah Mada tertulis "Lamun huwus kalah nusantara, isun amukti palapa" (Jika telah kalah pulau-pulau seberang, barulah saya menikmati istirahat).
Oleh Dr. Setiabudi kata nusantara zaman Majapahit yang berkonotasi jahiliyah itu diberi pengertian yang nasionalistis. Dengan mengambil kata Melayu asli antara, maka Nusantara kini memiliki arti yang baru yaitu "nusa di antara dua benua dan dua samudra", sehingga Jawa pun termasuk dalam definisi nusantara yang modern. Istilah nusantara dari Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer penggunaannya sebagai alternatif dari nama Hindia Belanda.
Sampai hari ini istilah nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke.
Indonesia
Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA), yang dikelola oleh James Richardson Logan ( 1819 – 1869 ), seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Ingris, George Samuel Windsor Earl ( 1813 – 1865 ), menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA.
Dalam JIAEA Volume IV tahun 1850, halaman 66-74, Earl menulis artikel On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas (a distinctive name), sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama: Indunesia atau Malayunesia (nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau). Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis:
"... the inhabitants of the Indian Archipelago or Malayan Archipelago would become respectively Indunesians or Malayunesians".
Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia (Kepulauan Melayu) daripada Indunesia (Kepulauan Hindia), sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu, sedangkan Indunesia bisa juga digunakan untuk Ceylon ( Srilanka ) dan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa nahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indunesia.
Dalam JIAEA Volume IV itu juga, halaman 252-347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan tanah air kita, sebab istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang dan membingungkan. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia.
Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan:
"Mr. Earl suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favour of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago".
Ketika mengusulkan nama "Indonesia" agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama "Indonesia" dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi.
Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian (1826 – 1905 ) menerbitkan buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah "Indonesia" itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie tahun 1918. Padahal Bastian mengambil istilah "Indonesia" itu dari tulisan-tulisan Logan.
Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat ( Ki Hajar Dewantara ). Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913 beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesische Pers-bureau.
Nama indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti indisch (Hindia) oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, inlander (pribumi) diganti dengan indonesiër (orang Indonesia).
Identitas Politik
Pada dasawarsa 1920-an, nama "Indonesia" yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita, sehingga nama "Indonesia" akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu.
Pada tahun 1922 atas inisiatif Mohammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hoogeschool (Sekolah Tinggi Ekonomi) di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda (yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereeniging berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging atau Perhimpoenan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Poetra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.
Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya,:
"Negara Indonesia Merdeka yang akan datang (de toekomstige vrije Indonesische staat) mustahil disebut "Hindia Belanda". Juga tidak "Hindia" saja, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya."
Di tanah air Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studie Club pada tahun 1924). Pada tahun 1925, Jong Islamieten Bond membentuk kepanduan Nationaal Indonesische Padvinderij (Natipij). Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama "Indonesia". Akhirnya nama "Indonesia" dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemoeda-Pemoedi Indonesia tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.
Pada bulan Agustus 1939 tiga orang anggota Volksraad (Dewan Rakyat; parlemen Hindia Belanda), Muhammad Husni Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo dan Sutardjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda agar nama "Indonesia" diresmikan sebagai pengganti nama "Nederlandsch-Indie". Tetapi Belanda menolak mosi ini.
Dengan jatuhnya tanah air ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, lenyaplah nama "Hindia Belanda". Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah Republik Indonesia.

Read more »

Lambang Jawa Barat

Lambang Jawa Barat

brigaspad media, Brigaspad Media kali ini mengulas seputar lambang daerah Provinsi Jawa Barat. Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Simbolika lambang

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang   melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.
Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak, melambangkan kegiatan di bidang irigasi yang merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti Waduk Jatiluhur.

Arti warna

Pada lambang Jawa Barat didapati beberapa warna yaitu: hijau, kuning, hitam, biru, merah dan putih. Warna-warna ini memiliki arti khusus.

Warna hijau artinya melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa Barat. Kuning artinya melambangkan keagungan, kemuliaan dan kekayaan. Hitam artinya melambangkan keteguhan dan keabadian. Biru artinya melambangkan ketentraman atau kedamaian. Merah artinya melambangkan keberanian. Putih artinya melambangkan kemurnian, kesucian atau kejujuran.

Motto Jawa Barat

Motto Jawa Barat adalah Gemah Ripah Repeh Rapih, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

    Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
    Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

sumber: wikipedia.org

Read more »

Perbedaan tata upacara militer dengan upacara sekolah

beranda-brigaspad,

Sebagai anggota Paskibra, upacara bendera adalah hal yang tidak asing lagi, bahkan banyak anggota paskibra yang sampai hafal di luar kepala susunan upacara tersebut. Namun demikian, disadari bahwa tidak sedikit dari anggota paskibra disekolah ataupun kecamatan, maupun paskibraka dari dari mulai Paskibraka Tingkat Kota/kabupaten, Paskibraka tingkat Propinsi bahkan anggota Paskibraka tingkat Nasional yang belum mengerti perbedaan mendasar dari tiap upacara yang di laksanakan. Baik itu Tata Upacara Militer (yang biasa digunakan dikalangan Militer), maupun Tata Upacara Sipil (yang digunakan dikalangan sipil termasuk Sekolah).

Menurut Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia (TUM TNI) Nomor : Sekp/292/IX/2004 Tanggal 6 September 2004, berikut susunan pokok pelaksanaan Tata Upacara Militer:

Acara Pokok Upacara Militer
- Penghormatan Pasukan
- Laporan Danup
- Pemeriksaan Pasukan (untuk upacara tertentu)
- Lambang kesatuan memasuki lapangan upacara (untuk upacara tertentu)
- Penghormatan kepada lambang kesatuan (untuk upacara tertentu)
- Pengibaran Sang Merah Putih (khusus upacara bendera)
- Mengheningkan Cipta (untuk upacara tertentu)
- Pembacaan Teks Pancasila oleh Irup (untuk upacara bendera bulanan)
- Pembacaan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khusus upacara bendera)
- Pengucapan Sapta Marga (untuk upacara tertentu)
- Pembacaan Panca Prasetya Korpri (khusus upacara bendera)
- Penganugerahan Tanda Kehormatan RI (khusus upacara peringatan hari ulang tahun kesatuan/korps/kesenjataan)
- Pelaksanaan maksud dan tujuan upacara
- Amanat (untuk upacara tertentu)
- Andhika Bhayangkari
- Penghormatan kepada lambang kesatuan (untuk upacara tertentu)
- Lambang kesatuan meninggalkan lapangan upacara (untuk upacara tertentu)
- Laporan Danup- Penghormatan Pasukan

Sementara itu, susunan upacara sekolah yang diatur dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Sekolah Tahun 1997 (Depdiknas) susunan upacara tersusun sebagai berikut:

Acara Pokok Upacara Sekolah
- Pembina Upacara memasuki lapangan upacara
- Penghormatan Umum
- Laporan Pemimpin Upacara
- Pengibaran Bendera Sang Merah Putih
- Mengheningkan Cipta
- Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945
- Pembacaan Teks Pancasila
- Amanat Pembina Upacara
- Pembacaan Doa
- Laporan Pemimpin Upacara
- Penghormatan Umum
- Pembina Upacara meninggalkan lapangan upacara
- Upacara selesai, barisan dibubarkan
- Penghormatan kepada Pemimpin Upacara

Dari susunan diatas, setidaknya memang ada 2 HAL yang BERBEDA secara mendasar, yaitu :
- Untuk upacara militer, urutan Pembacaan adalah Pancasila dilanjutkan Pembukaan UUD 1945. Sedangkan untuk upacara sekolah adalah pembacaan Pembukaan UUD 1945 dan dilanjutkan dengan Pancasila.

- Setelah Amanat Upacara pada upacara militer dilanjutkan dengan Andhika Bhayangkari sedangkan pada upacara sekolah dilanjutkan dengan Pembacaan Do’a.

CARA PENGIBARAN BENDERA
- Pada upacara militer petugas yang merentang bendera adalah petugas yang berada di tengah.
- Pada upacara sekolah petugas yang merentang bendera adalah petugas yang berada di sebelah kanan.
- Posisi telapak tangan bagian dalam pada saat mengerek bendera dalam tata Upacara militer menghadap keluar (bermakna mempertahankan NKRI)
- Posisi telapak tangan bagian dalam pada saat mengerek bendera dalam tata Upacara militer menghadap ke dalam. (bermakna mencintai NKRI)

ISTILAH PEJABAT dan PETUGAS
Upacara Militer dan Upacara Sekolah
- Inspektur Upacara – Pembina Upacara
- Perwira Upacara – Pengatur Upacara
- Komandan Upacara – Pemimpin Upacara
- Pembawa Acara/Protokol – Pemandu Upacara

LAPORAN PENGATUR UPACARA
Upacara Militer : Perwira Upacara melapor kepada Inspektur Upacara Bahwa upacara siap dimulai tanpa kata-kata : “…Laporan Selesai”. Pada saat melapor bahwa upacara selesai juga tanpa kata-kata : “Lapor…”
Upacara Sekolah :Pengatur Upacara melapor kepada Pembina Upacara bahwa upacara siap dimulai dan bahwa upacara selesai diawali dan diakhiri dengan kata-kata “Lapor…..laporan selesai”

Demikian sekilas perbedaan antara pelaksanaan Upacara Militer dengan Upacara disekolah.

Read more »