Wajah Bekasi Tiga Tahun Mendatang Sebagai Penyanggah Ibu Kota

brigaspad media-Bekasi, Ketika sudah resmi menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sejak 15 Oktober 2012 lalu, tentunya banyak dobrakan-dobrakan baru yang akan dilakukan dalam program kerja pasangan H. Joko Widodo dan Basuki TJahaja Purnama. Dan saat ini kurang lebih empat bulan sudah masa kepemimpinannya berjalan, berbagai tanggapan dan dampak baik negatif maupun positif hadir dan nampak  di berbagai sudut di belahan negeri ini.

kantor Pemerintah Daerah kab. Bekasi

Dan dampak itu pun sangat terasa di daerah-daerah penyanggah ibu kota, Bekasi salah satunya. Dalam masa kepemimpinan Jokowi-Ahok, terasa sekali tanggapan dan komentar masyarakat dari berbagai lapisan yang lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Dengan kata lain masyarakat sampai saat ini cukup senang dengan gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok.

Dengan begitu cukup besar kemungkinannya kalau setahun atau bahkan empat tahun kedepan Jokowi-Ahok mampu membawa Ibu Kota yang dahulu bernama Stad Batavia ini ke arah yang lebih baik atau dengan kata lain persoalan dan permasalahan yang hinggap akan teratasi. Dan jika hal tersebut mampu di realisasikan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, secara otomatis itu sangat berdampak bagi Bekasi sebagai daerah penyanggah Ibu Kota, baik dampak negatif maupun positif.

Bukan tidak mungkin dan rasanya kemungkinan itu cukup besar jika permasalahan yang teratasi di Jakarta akan hijrah ke Bekasi. Jika hal tersebut tidak di antisipasi oleh pemerintah dan segenap lapisan masyarakat sejak sekarang, rasanya kita mampu memprediksi seperti apa wajah Bekasi tiga tahun mendatang?

Terkait persoalan tersebut, KLH Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi, Nuraina, memberikan sedikit gambaran yang mungkin bisa diupayakan pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi berbagai permasalahan DKI Jakarta yang mungkin bisa hijrah ke Bekasi.

Ia mengatakan, “menjelang ulang tahun Bekasi yang ke 16, itu jelas membuktikan kalau Bekasi bukan lagi kota yang baru lahir, melainkan sudah beranjak remaja. Jadi jangan dianggap selama 16 tahun itu tidak ada progress, kalau progress tentu ada, contohnya kita lihat dalam tiga tahun kebelakang, karena dengan visi misi kota bekasi yang Cerdas, Sejahtera, dan Ihsan itu dicanangkan lima tahun dari 2008 dan terakhir ini 2013. Artinya selama lima tahun ini pemerintah bisa mengevaluasi kinerjanya”

Ia juga melanjutkan, sebagai penyanggah Ibu Kota dan ingin merealisasikan Bekasi menjadi kota Metropolitan, ada beberapa hal yang harus di tempuh terlebih dahulu sebelum wacana itu terwujud. Karena Nuraina merasa kalau selama lima tahun ini pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Bekasi belum mengarah ke arah metropolitan. Hal yang mungkin harus ditempuh pemerintah dalam menghadapi Perubahan Ibu Kota DKI Jakarta lebih baik dalam kepemimpinan Jokowi-Ahok menurut Nuraina antara lain adalah Pemimpin daerah tersebut harus mampu merubah atau jika perlu mampu menciptakan paradigma baru ditubuh pemerintahannya. Salah satu contohya kita harus mempunyai pemerintahan yang handal atau good government. Tetapi ia juga harus memiliki paradigma atau arah pandang mau di bawa kemana Bekasi ini.

Dalam hal ini paradigma yang dimaksudkan oleh Nuraina adalah paradigma dimana Bekasi akan di bawa menjadi kota yang Humanis, dalam arti kata Humanis disini adalah Daerah yang memiliki keseimbangan, baik keseimbangan Sosial, Ekonomi, Budaya, kemudian yang penting juga adalah lingkungan. Karena Kota Bekasi juga dikenal banyak banjir, polusi udara, kemacetan yang semakin tinggi juga angkanya. Tetapi sampai saat ini belum ada upaya untuk memperbaiki itu semua, kalaupun ada upaya untuk menyediakan transportasi massa yang nyaman itu pun sangat minim sekali. Dan sarana fisik juga belum muncul.

“dengan begitu, Paradigma seperti itu tadi yang harus di arahkan, yaitu tadi Humanis, kota Humanis itu artinya keseimbangan di berbagai sektor antara lain social, ekonomi, lingkungan, tapi lingkungan ini yang sering dilupakan. Dan juga dari tata kota juga saya lihat masih belum terkordinasi dengan baik dengan lingkungan. Sehingga banyak pencemaran sungai.” Ungkap Nuraina.

Selanjutnya, Nuraina pun memaparkan suatu langkah yang mungkin bisa diambil pemerintah, yakni pemerintah harus membuat suatu konsep system yang bisa meleburkan kepentingan-kepentingan pribadi termasuk kepentingan stacke holder. Salah satu konsep yang dicanangkan Nuraina ialah membuat Garis-garis Besar Haluan Daerah (GBHD) agar ketika semua aparatur pemerintahan dan stacke holder berkumpul membicarakan aspek-aspek pembangunan, paradigma mereka jadi lebih terarah yaitu kearah tadi, Bekasi kota yang Humanis. (fhirlian Bsj)